Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo Instagram SH MIP mendorong seluruh desa yang tersebar di Jawa Tengah melek teknologi seperti desa-desa di Kabupaten Pemalang. Ada pengelolaan teknologi informasi di tingkat pemerintahan desa yang menyampaikan beragam informasi kepada masyarakat secara transparan, terutama terkait informasi transparansi anggaran desa.
“Saya harapkan pengelolaan informasi tingkat desa di Pemalang ini menjadi contohnya Indonesia. Mulai dari cara komunikasi yang transparan dan menyampaikan banyak aktivitas, termasuk musyawarah desa yang sekarang mulai berjalan,” ujar Gubernur Ganjar Pranowo saat memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang di Pantai Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Rabu (27/9).
Dorong Pemalang Percontohan Desa Melek Teknologi
Dengan adanya informasi desa berbasis teknologi informasi, kata dia, masyarakat mengetahui adanya proses perencanaan desa yang dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga menunjukkan partisipasi masyarakat, dan ada ketidakraguan masyarakat jika anggaran yang ada di desa akan digunakan secara benar.
“Meskipun ada saja oknum yang menilai itu hanya pencitraan atau lainnya tapi jangan takut jangan minder. Maju terus karena ini original dan terus menerus dilakukan secara konsisten di Pemalang,” terangnya.
Ganjar Pranowo Instagram menjelaskan, para anak muda bertemu dengan para kepala desa, dibina oleh bupati dan OPD-OPD, berani transparan dengan menggunakan teknologi informasi real time setiap hari. Dan itu hanya ada di Pemalang.
“Kita sudah tidak risih lagi dikritik masyarakat. Kita tidak pernah risih untuk dikoreksi masyarakat. Bahkan masyarakat juga teredukasi dengan baik,” imbuhnya.
Ketika pemerintah kabupaten hingga tingkat desa melayani masyarakat dengan baik, termasuk merespon keluhan, kritik, dan masukan masyarakat melalui teknologi informasi, beragam persoakan di masyarakat juga dapat terpecahkan bersama.
Dorong Pemalang Percontohan Desa Melek Teknologi
“Ada anak buah Bupati Pemalang yang setiap hari promosi identitasi warga termasuk akta dan kelahiran KTP elektronik. Orangnya tiap hari selalu merekam kegiatan dan berkomunikasi dengan masyarakat dan kemudian beliau langsung menjawab seluruh persoalan. Saya ingin transparansi ini bisa dilakukan. Semua menyampaikan informasinya, ini luar biasa,” bebernya.
Gubernur berharap, pengelolaan informasi yang baik ini dijaga dan dilakukan terus-menerus, sehingga transparansi pengelolaan APBDes dan informasi lain bisa dibaca banyak orang. Bahkan mantan anggota DPR RI itu mempunyai ide untuk melombakan pengelolaan informasi tingkat desa se-Jawa Tengah.
“Jika itu dilakukan dan kompetisinya baik, maka kita bisa menjawab pertanyaan presiden, tentang upaya agar pemerintahan baik dan transparan, tidak ada OTT. Menurut teman-teman di level desa bisa memberikan contoh upaya pencegahan itu,” bebernya.